Kalangan DPR Desak Kejagung Deponering Kasus Bibit Chandra

http://bataviase.co.id/node/240331

—–

06 Jun 2010

Deponering dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menjaga KPK tetap bisa melakukan pemberantasan korupsi seperti biasa.

KEPUTUSAN Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menolak permohonan banding Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dinilai kalangan Komisi III DPR sudah tepat.Kendati begitu, komisi yang membidangi masalah hukum tersebut menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalangan dewan mengusulkan agar Kejaksaan Agung mengeluarkan deponering menggantikan SKPP atas kasus pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mengaku sejak awal dirinya sudah mengingatkan Jaksa Agung, Hendarman Supandji, bahwa penerbitan SKPP kasus Bibit-Chandra tidak efektif.”Alasan sosiologis dan yuridis dikeluarkannya SKPP tidak cocok. Satu-satunya adalah deponering. Tapi Jaksa Agung memilih SKPP. Padahal, langkah dia itu justru malah membuat ketidakpastian hukum,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Desmond, dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung sebelumnya, sudah diingatkan bahwa deponering merupakan kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. “Tapi saran saya nggak dilaksanakan,” ungkapnya.Dia menegaskan, putusan hakim yang menolak permohonan banding SKPP Bibit-Chandra sudah tepat. Dia bilang, sudahsaatnya konsisten dalam penegakan hukum.

“Persidangan ini diteruskan saja. Kalau Bibit dan Chandra tak bersalah, ya lawan. Hadapi saja. Lebih elegan dari pada tersandera,” pungkasnya.Anggota Komisi III-DPR dari Fraksi PDIP. Gayus Lumbuun mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sudah tepat jika SKPP yang diterbitkan Kejaksaan Agung kemudian ditolak Hakim.”Kejaksaan memang salah. Bukan tidak ngerti, tapi dia ngerti. Kejaksaan tidak menggunakan yang semestinya dia gunakan,” ujarnya. Gayus menyarankan Kejagung untuk melakukan deponering untuk menyelesaikan persoalan Bibit dan Chandra. Karena, dia menilai, jaksa mempunyai kewenangan demi kepentingan umum dapat mengesampingkan perkara.

“Pasal 35 huruf c dari Undang-undang Kejaksaan menyebutkan itu. Karenanya saya mendorong Kejaksaan untuk mendeponering kasus ini, supaya Bibit-Chandra bisa bekerja menjalankan tugas dan berkonsentrasi dengan penuh,” sarannya.Di tempat terpisah. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP. Lukman Hakim Saifuddin meminta Komisi III DPR untuk mencegah pemandulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca putusan PT DKI Jakarta yang menolak permohonan banding Kejagung.

“Pemerintah dengan DPR dalam hal ini Komisi III harus dapat duduk bersama menyelesaikan masalah KPK, agar lembaga ini tidak menjadi mandul,” cetusnya.Dijelaskan Lukman, dengan ditolaknya permohonan banding tersebut, maka akan menyebabkan pimpinan KPK hanya tersisa dua orang. Sehingga, akan mempengaruhi kinerja lembaga antikorupsi itu sebagai institusi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan maupun penuntutan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

“Apalagi sekarang ini banyak kasus-kasus yang besar,” tandasnya.Seperti diberitakan sebelumnya, PT DKI Jakarta menolak permohonan banding Kejaksaan Agung terkait SKPP dua wakil ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 19 April 2010 yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo dan memerintahkan agar berkas kedua pimpinan KPK tersebut dilimpahkan ke pengadilan. rn

—–

Komisi III cq. GAYUS menjilat ludah sendiri… hoexxxxx…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s