Koruptor vs Nenek Minah

Luar biasa, para ahli hukum sudah berbicara. Mulai menuangkannya di dalam konsep yang akan melahirkan keputusan yang dianggap adil. Korupsi dibawah 25 juta tidak dipidana!?. Allohu Akbar, Subhanalloh, Astaghfirullahaladziim. Rasulullah salallahu alaihi wassalam saja berkata : “apabila putriku (Fatimah Azzahra) mencuri, maka Aku sendiri yang akan memotong tangannya”.

Apa terus Rasul menentukan, kalo cuma mencuri sebiji kurma tidak dihukum, kalo mencuri unta baru dihukum?

Bagaimana dengan Nenek Minah, bagaimana dengan sang pencuri semangka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.  Lihat lagi :  https://budinugroho.wordpress.com/2009/11/20/inikah-keadilan/

——

http://www.detiknews.com/read/2011/04/08/154739/1612038/10/korupsi-di-bawah-rp-25-juta-tak-dipidanakan-penghuni-lapas-bisa-berkurang

Jumat, 08/04/2011 15:47 WIB
Korupsi di Bawah Rp 25 Juta Tak Dipidanakan, Penghuni Lapas Bisa Berkurang
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

Jakarta – Penghapusan pidana bagi korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta dinilai dilakukan demi penyederhanaan pemidanaan. Jika pelaku korupsi di bawah Rp 25 juta hanya diwajibkan mengembalikan kerugian negara dan tidak dipenjara, maka kelak jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa terus berkurang.

Wakil Jaksa Agung Darmono menuturkan bahwa penghapusan pidana bagi korupsi di bawah Rp 25 juta harus dilihat dari perspektif positifnya. Dengan revisi ini, nantinya setiap kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta tidak dilanjutkan ke pengadilan dan pelakunya akan diwajibkan mengembalikan kerugian negara tersebut.

Menurut Darmono, hal ini berkaitan erat dengan sistem penyederhanaan pemidanaan. “Itukan pemikiran yang ke depannya ada dalam kaitannya dengan masalah penyederhanaan restorative justice system. Jadi tidak semua tindak pidana diselesaikan di pengadilan,” tutur Darmono kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2011).

“Jadi ada langkah-langkah hukum lainnya, seperti pemberian pengampunan, pengembalian kembali keuangan negara melalui gugatan perdata. Yang intinya tidak semua perkara masuk pengadilan,” imbuhnya.

Darmono mengakui, memang seringkali revisi ini dinilai menyalahi aturan hukum pidana. Namun menurutnya, hal ini masih dalam tahap pemikiran. Selain itu, masih ada juga nilai positifnya.

“Nah inikan musti diubah dulu, inikan masih pemikiran. Tapi akan ke arah sana. Itukan untuk mengurangi isi lembaga permasyarakatan agar tidak terlalu penuh,” ujarnya.

Darmono menambahkan, dalam revisi ini juga akan diatur kriteria-kriteria tertentu bagi kasus-kasus yang bisa ‘diampuni’ pidananya.

“Ini nanti akan ada kriteria-kriteria tertentu perkara apa yang bisa diampuni, bisa dikembalikan ke keuangan negara. Tapi intinya mengarah pada penyederhanaan pemidanaan. Sehingga ada jalan keluar sebagai pengganti karena tidak dimasukkan ke tindak pidana,” tandas Darmono.

(nvc/anw)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s