Freeport lagi… Polisi lagi…

Sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan Negara silakan baca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Darimana saja sumber Anggaran yang sah untuk lembaga negara dan bagaimana pengelolaannya.

Kalo pada kenyataannya ada lembaga negara yang dibiayai dari sumber selain yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut, karena NEGARA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI. Monggo Pak SBY tanggung jawab dunia wal akhirat! 

Pengalaman dari Perkara Dana Nonbudgeter DKP, uang yang dikumpulkan dari sumber dan pengelolaannya tidak sesuai dengan Aturan Perundangan, berpotensi untuk dinikmati oleh oknum-oknum “berkuasa” (pns golongan rendah/phl/outsourching gak mungkin punya akses ke uang itu), karena tidak ada pertanggungjawaban.

Yang trend di Tahun 2009 – 2010 adanya Rekening Liar Lembaga Negara yang sumber dan pengelolaannya tidak mendasari Undang-undang di atas.

Monggo…monggo… donloden… dan woconen semua referensi itu Om… ben rodo melek! OJO ASAL NJEPLAK AJA KE MEDIA!

—–

http://www.detiknews.com/read/2011/11/11/155923/1765668/10/selama-ada-keppres-polri-akan-terus-terima-duit-pt-freeport

—–

Jumat, 11/11/2011 15:59 WIB

Selama Ada Keppres, Polri Akan Terus Terima Duit PT Freeport

Mega Putra Ratya – detikNews
Jakarta – Polri menggunakan dasar Keppres RI No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dalam menerima uang keamanan dari PT Freeport. Polri menilai selama Keppres tersebut belum diubah, maka uang dari PT Freeport tersebut akan terus diterima.”Selama tidak ada peraturan yang diubah akan kita laksanakan,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (11/11/2011).

Mengenai akuntabilitas yang sering diucapkan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Saud menjelaskan nantinya uang yang diterima Polri tersebut akan dilihat apakah dalam bentuk hibah atau bukan.

“Kita akan lihat apakah ini namanya hibah atau bukan. Kalau hibah kan harus dilaporkan ke Kemenkeu. Kita akan lihat ada kebijakan lain, apakah ini masuk dalam hibah atau apa,” jelasnya.

Apakah selama ini Polri menilai ada keteledoran karena tidak dilaporkan ke BPK atau Kemenkeu?

“Jadi saya tidak mengatakan ini keteledoran. Karena yang diatur kan ketentuannya seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang pas nanti akan disesuaikan lagi,” paparnya.

(mpr/rdf)

—–
Dimanakah dalam Keppres ini yang menyebutkan tentang UANG/DANA/ANGGARAN/JATAH
—–
Keppres Nomor 63 Tahun 2004 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2004

TENTANG

PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang :
  1. bahwa Obyek Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
  2. bahwa untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden.
Mengingat :
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL.

Pasal  1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

  1. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
  2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
  3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
  4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
  5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Pasal  2

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:

  1. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
  2. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
  3. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
  4. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal  3

Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal  4

(1)

(2)

Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Pasal  5

(1)

(2)

(3)

Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.

Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Departemen/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.

Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal  6

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan kekuatan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Pasal  7

Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  8

Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

(1)

(2)

Keputusan Presiden ini tidak berlaku terhadap pengamanan Istana Kepresidenan/Wakil Presiden dan Kediaman Resmi Presiden dan Wakil Presiden.

Segala ketentuan tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2004 NOMOR 79.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s